Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 - Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 - Pelayanan Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 - Kearsipan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 - Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 - Tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 - Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 - Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 - Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 244 Tahun 2015 - Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 - Tentang Layanan Informasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 - Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
- Keputusan Mahkamah Agung Nomor 85 Tahun 2011 - entang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Atas Putusan Komisi Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Dan / Atau Pengadilan Negeri
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 - Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 - Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 - Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 - Pengklasifikasian Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 - Tentang Standar Layanan Informasi Publik
Dasar Hukum Layanan Informasi Publik di Lingkungan Polije
Standard Operating Procedure (SOP) PPID Polije
- SOP Layanan Permohonan Informasi Publik
- SOP Layanan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik
- SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
- SOP Penanganan Sengketa Informasi
- SOP Pengujian tentang Konsekuensi
- SOP Pendokumentasian Informasi Publik
- SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan
- SOP Pemeriksaan Akurasi Informasi Publik
- SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
